Kemenkumham Jateng: 11 UPT Terbaik dalam Reformasi Birokrasi dan WBK

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berhasil memenuhi penantian panjangnya dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setelah lima tahun usaha keras membangun Zona Integritas. Pada acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham di Hotel Borobudur Jakarta, Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, menerima langsung piagam WBK dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada Kamis (14/12).

Penghargaan ini menunjukkan prestasi Kemenkumham Jateng dalam mewujudkan pemerintahan bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima. Selain meraih WBK, Kemenkumham Jateng juga dinobatkan sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Prestasi ini diperoleh melalui dorongan yang efektif kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya untuk meraih predikat WBK.

Baca juga: Meningkatkan sinergitas antar lembaga yang ada di Kabupaten Cilacap antara Imigrasi dan BNN

Dengan pencapaian yang konsisten, cepat, dan akurat dalam memenuhi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kemenkumham Jateng berhasil mencapai prestasi tanpa kontribusi berita negatif atau kasus viral sepanjang Tahun 2023. Sebanyak 11 UPT di lingkungan Kemenkumham Jateng juga turut meraih predikat WBK, melengkapi jumlah UPT yang telah memiliki titel serupa sebelumnya.

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Kemenkumham Jateng diakui sebagai wujud Good Governance, sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021. Predikat WBK diberikan kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, mencapai sebagian besar kriteria perbaikan pada komponen pengungkit, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang prima. Selain WBK, ada juga predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk unit kerja yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan sangat baik.

Baca juga: Sinergitas Imigrasi dan BNN terus ditingkatkan

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kemenkumham Jateng merupakan langkah miniatur untuk menerapkan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan membangun program Reformasi Birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.