Pemahaman Terhadap Narapidana Terorisme: Fokus Penelitian Mahasiswa dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapura

CILACAP, INFO_PAS -

Lapas Karanganyar telah aktif membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapura. Penelitian tersebut berfokus pada narapidana yang terlibat dalam tindak pidana terorisme di Indonesia, khususnya yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri atau memiliki afiliasi dengan organisasi terorisme yang melakukan aksi serupa, pada hari Kamis (14/12/23).

Baca juga: Kantor Imigrasi Cilacap, Layanan Pemohon melalui Program Kancil Ngapak Purbalingga

Mahasiswa bernama Clifford Gere dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapura menjalankan penelitian ini dengan tujuan mendalam dan komprehensif, mencoba memahami dinamika, latar belakang, dan modus operandi narapidana tindak pidana terorisme yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri atau terafiliasi dengan organisasi terorisme yang melakukan tindakan serupa.

Proses penelitian ini dilakukan di ruang konseling Binadik dan diawasi oleh beberapa pihak, termasuk pegawai Ditjen Pemasyarakatan, anggota SerVe, anggota Densus 88 AT Polri, Kasi Binadik, Kasubsi Bimkemaswat, staf Bimkemaswat, dan anggota TTD.

Baca juga: Yoga Ananto Putra mengungkapkan bahwa kegiatan Eazy Passport ini diharapkan bisa memudahkan pemohon paspor di Kantor Imigrasi Cilacap terutama bagi pemohon yang tempat tinggalnya jauh dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Cilacap.

Kasi Binadik menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif penelitian ini, menganggapnya sebagai langkah positif untuk memahami lebih dalam dinamika terorisme di Indonesia, khususnya melibatkan narapidana di Lapas Karanganyar.

"Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat muncul wawasan baru dan solusi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan terorisme di wilayah ini, " tambah Kasi Binadik.

Baca juga: SEMARANG - Sebagai penyelenggara layanan administrasi Badan Hukum Partai Politik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan pemutakhiran data partai politik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Provinsi.

Keberhasilan dalam memfasilitasi penelitian ini menunjukkan langkah positif dalam meningkatkan kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga pendidikan internasional, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman global terhadap tantangan yang dihadapi dalam konteks terorisme di Indonesia.