Pj Gubernur Jateng: GTD Bisnis dan HAM Dorong Pemenuhan Hak Asasi

SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, melantik anggota Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa pada Kamis (28/12/2023). Salah satu yang dilantik sebagai sekretaris adalah Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Pengukuhan ini merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 180/173 tahun 2023 tentang GTD Bisnis dan HAM Provinsi Jawa Tengah. Selain Kakanwil Kemenkumham Jateng, anggota GTD ini termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Ketua, Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Sekretaris, beberapa Kepala Dinas terkait, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng. Unsur dari koorporasi dan akademisi juga turut serta.

Baca juga: Kanim Cilacap adakan kegiatan Kemanusian dengan Donor Darah

GTD Bisnis dan HAM Jateng memiliki tugas seperti menyusun rencana kerja terkait hukum dan HAM, mengkoordinasikan serta menyelaraskan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah, serta melakukan pemantauan dan pelaporan terkait strategi tersebut.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa pembentukan GTD ini didasarkan pada asas-asas Pedoman PBB tentang Bisnis dan HAM. Asas-asas ini menjadi panduan bagi negara dan perusahaan dalam mencegah, menangani, dan memulihkan pelanggaran HAM dalam operasi bisnis. Tejo menyoroti bahwa kewajiban pemenuhan HAM tidak hanya terletak pada Pemerintah, tetapi juga pada pihak swasta, pelaku usaha, bisnis, dan koorporasi.

Baca juga: Tingkatkan Kepuasan Masyarakat, Kantor Imigrasi Cilacap gelar Kancil Mgapaj Purbalingga

Pj Gubernur Jateng menambahkan bahwa Indonesia sebagai anggota PBB wajib melaporkan terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Gugus Tugas berkomitmen mendorong pelaku usaha dan koorporasi untuk mematuhi ketentuan guna memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dapat terlaksana dengan baik. Tujuannya adalah agar pelaku usaha dan koorporasi mengedepankan HAM dalam berbisnis, bermanfaat bagi masyarakat dan karyawan perusahaan.