Predikat WBBM: Harapan dan Upaya Bersama Bagi Kemenkumham Jateng

SEMARANG - Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, memberikan arahan di Aula Kresna Basudewa untuk menyongsong Tahun Anggaran 2024. Dalam sesi tersebut, ia menyoroti tiga poin utama sebagai langkah strategis. Pertama, perlunya evaluasi komprehensif terhadap capaian Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Tejo mengungkapkan keinginan untuk sosialisasi dan internalisasi hasil Target Kinerja, menjadikannya parameter keberhasilan di tahun mendatang. Selanjutnya, ia mendorong pemetaan dan penyusunan Rencana Strategis berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Dalam tahap pelaksanaan, Kakanwil menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran dan upaya memperkuat akuntabilitas. Tejo menegaskan bahwa hal ini dapat dicapai dengan melaksanakan perjanjian kinerja yang terkorelasi dengan pelaksanaan anggaran dengan baik. Dia juga menekankan perlunya perencanaan kegiatan yang sistematis, terstruktur, terorganisir, dan dieksekusi secara sempurna. Menurutnya, jika langkah-langkah ini diikuti, masyarakat akan menjadi pihak yang diuntungkan, karena anggaran dapat didistribusikan melalui berbagai kegiatan.

Baca juga: Kunjungan Kerja BNN ke Imigrasi Cilacap : berharap agar Hubungan antara Kedua Instansi ini dapat terus berjalan dengan baik dan semakin solid dalam hal penegakkan hukum khususnya di Wilayah Kabupaten Cilacap.

Tejo juga menitikberatkan pada penguatan sinergitas, pemantapan teknologi informasi, strategi media, perkuatan kompetensi SDM, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pendampingan Unit Pelaksana Teknis dalam tahap pelaksanaan. Di bagian pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, Kakanwil menginstruksikan untuk melakukan bimbingan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam paparannya, Tejo menjelaskan capaian pelaksanaan anggaran di tahun 2023, capaian kinerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, serta capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi. Terkait Pembangunan Zona Integritas, Kakanwil berharap predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Ia menekankan bahwa di tahun mendatang, upaya bersama harus dilakukan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tejo menegaskan bahwa ini bukan hanya masalah penghargaan, melainkan bagaimana meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Lakukan Pengumpulan Data Partai Politik

Sebelumnya, para Kepala Divisi yang mendampingi Kakanwil memberikan evaluasi singkat terkait kinerja masing-masing. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, mulai dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat Pelaksana.