Reformasi Birokrasi: Peran Humas Lapas Karanganyar sebagai Ujung Tombak Komunikasi Reformasi Birokrasi: Peran Humas Lapas Karanganyar sebagai Ujung Tombak Komunikasi

CILACAP, INFO_PAS - Sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat peran dan fungsi Humas Pemerintah, perwakilan dari Lapas Karanganyar mengikuti Seminar Penguatan Peran dan Strategi Fungsi Humas Pemerintah dalam Mendorong Reformasi Birokrasi. Acara ini diadakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah pada Senin (04/12/23) dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan strategi Humas dalam mendukung reformasi birokrasi.

Seminar ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Administrasi, serta perwakilan dari berbagai Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kemenkumham Jawa Tengah, termasuk Lapas Karanganyar. Acara berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, dimulai dengan sambutan oleh Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Baca juga: Imigrasi Cilacap Dapat Kunjungan Kerja BNN

Selanjutnya, Ibu Nur Istibsaroh, Jurnalis Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, memaparkan materi tentang penguatan Humas, mencakup pembuatan siaran pers, merilis berita, teknik dasar penulisan berita, dan pemilihan judul yang menarik. Ibu Reika Hapsari Koemastuti, Pranata Humas Diskominfo Prov. Jateng, juga menyampaikan materi mengenai peran humas dalam mendukung reformasi birokrasi dan pengelolaan media sosial.

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi, di mana perwakilan Lapas Karanganyar turut berpartisipasi untuk berbagi pengalaman, memperoleh wawasan baru, dan membangun jaringan dengan instansi lainnya. Rizal, perwakilan Lapas Karanganyar, menyatakan optimisme, "Kami yakin dengan meningkatkan peran dan fungsi Humas, kami dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, mendukung transparansi, dan berkontribusi dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik."

Baca juga: Dikatakan Kepala Kantor Imigrasi Cilacap, dalam pelaksanaan kegiatan sosial donor darah tersebut, harus melalui proses pengecekan kesehatan terlebih dahulu karena tidak semua bisa mendonorkan darahnya, bergantung pada kelayakan atau kondisi fisik kesehatan pendonor.