GTD Bisnis dan HAM Jateng Diresmikan di Gedung Gradhika Bhakti Praja

SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, melantik anggota Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa pada Kamis (28/12/2023). Salah satu yang diangkat adalah Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, sebagai sekretaris sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 180/173 tahun 2023 tentang GTD Bisnis dan HAM.

Selain Kakanwil Kemenkumham Jateng, anggota GTD Bisnis dan HAM Jateng juga melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Ketua dan Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Sekretaris. Anggota GTD ini mencakup Kepala Dinas terkait, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng, serta unsur dari koorporasi dan akademisi.

Baca juga: Kepala Bagian Umum Budhiarso Widhyarsono bersama dengan Tim dari Kepegawaian hari ini, Senin (12/06), berkesempatan menemui Kepala UPT BKN Semarang Ahyu untuk berkoordinasi terkait SKD yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 21 Juni mendatang.

Surat Keputusan tersebut menetapkan tugas GTD Bisnis dan HAM Jateng, termasuk menyusun rencana kerja hukum dan HAM, mengkoordinasikan serta menyelaraskan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah, serta memantau dan melaporkan pelaksanaannya.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, dalam sambutannya, merinci bahwa pembentukan GTD Bisnis dan HAM ini merujuk pada asas-asas Pedoman PBB tentang Bisnis dan HAM. Tejo menegaskan bahwa pemenuhan HAM tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta, pelaku usaha, bisnis, dan koorporasi.

Baca juga: Kegiatan yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di penjuru negeri serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pemohon paspor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Cilacap.

Pj Gubernur Jateng menyampaikan bahwa Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi instrumen HAM internasional dan memiliki kewajiban melaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia. Gugus Tugas bertekad mendorong pelaku usaha dan koorporasi untuk mematuhi ketentuan demi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang baik, mengedepankan nilai-nilai HAM dalam bisnis untuk manfaat masyarakat dan karyawan perusahaan.