GTD Bisnis dan HAM Jateng, Pencapaian Indonesia dalam Konteks Internasional

SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, melantik anggota Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa pada Kamis (28/12/2023). Salah satu yang dilantik adalah Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang diangkat sebagai sekretaris.

Pengangkatan ini merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 180/173 tahun 2023 mengenai GTD Bisnis dan HAM Provinsi Jawa Tengah. Selain Kakanwil Kemenkumham Jateng, GTD ini melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Ketua dan Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Sekretaris. Anggotanya juga terdiri dari beberapa Kepala Dinas terkait, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng, serta unsur dari koorporasi dan akademisi.

Baca juga: Layanan Eazy Passport merupakan Pelayanan paspor dengan Sistem Jemput Bola yang dilaksanakan di luar Kantor Imigrasi.

Tugas GTD Bisnis dan HAM Jateng, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan, melibatkan penyusunan rencana kerja terkait hukum dan HAM, koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah, pemantauan pelaksanaan strategi tersebut, serta pelaporan terkait hal tersebut. 

Tejo Harwanto, Kakanwil Kemenkumham Jateng, menyatakan bahwa pembentukan GTD ini merujuk pada asas-asas Pedoman PBB tentang Bisnis dan HAM. Ia menegaskan bahwa asas-asas tersebut menjadi panduan bagi negara dan perusahaan dalam mencegah, menangani, dan memulihkan pelanggaran HAM dalam operasi bisnis. Tejo menyoroti bahwa kewajiban pemenuhan HAM tidak hanya terletak pada Pemerintah, melainkan juga pada pihak swasta, pelaku usaha, bisnis, dan koorporasi.

Baca juga: Kancil Ngapak Purbalingga menjadi Solusi Permintaan Masyarakat Membuat Paspor

Pj Gubernur Jateng menambahkan bahwa Indonesia, sebagai negara anggota PBB, telah meratifikasi instrumen HAM internasional. Gugus Tugas diharapkan dapat mendorong pelaku usaha dan koorporasi untuk mematuhi ketentuan guna memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dapat dipenuhi dengan baik dalam aktivitas bisnis, memberikan manfaat bagi masyarakat dan karyawan perusahaan.