Rizal Afif Kurniawan.
JAKARTA - Di akhir tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali meraih prestasi gemilang dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI. Penghargaan ini diterima oleh Hantor Situmorang, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM.
Kemenkumham berhasil meraih Kategori B (kualitas tinggi) dengan nilai 83, 81, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 79, 91. Peringkat 10 diperoleh dalam lingkup Kementerian.
Ketua Ombudsman menyatakan bahwa penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik telah berlangsung selama 10 tahun, dimulai pada tahun 2013. Penilaian ini mencakup berbagai unit pelayanan di Kemenkumham, seperti Ditjen KI, Ditjen AHU, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen PAS.
Selama periode penilaian dari Juni hingga Oktober 2023, penilaian dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di Kemenkumham. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa penilaian kepatuhan ini merupakan bagian dari reformasi kelembagaan birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
|
Baca juga:
Imigrasi Cilacap Dapat Kunjungan Kerja BNN
|
Penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI bertujuan untuk mencegah maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mahfud MD mendorong agar semua instansi pemerintah mematuhi saran dari Ombudsman RI, menekankan bahwa negara yang bijaksana adalah yang patuh kepada lembaga penegakan hukum.
Penilaian mencakup berbagai dimensi, variabel, dan indikator berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan publik. Dimensi tersebut meliputi input (kompetensi pelaksana dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan), proses (standar pelayanan), output (persepsi maladministrasi), dan pengaduan (pengelolaan pengaduan).
Agus Agnan 
