Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, memberikan arahan di Aula Kresna Basudewa untuk menyongsong Tahun Anggaran 2024. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan tiga poin utama sebagai langkah strategis. Pertama, pentingnya evaluasi yang komprehensif terhadap capaian Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi dan internalisasi hasil Target Kinerja sebagai parameter target keberhasilan di tahun mendatang. Ketiga, adanya pemetaan dan penyusunan Rencana Strategis, serta langkah tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.
Dalam fase pelaksanaan, Kakanwil menekankan percepatan pelaksanaan anggaran dan upaya memperkuat akuntabilitas. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian kinerja yang terkorelasi dengan pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan dengan baik. Rencana kegiatan harus disusun secara sistematis, direncanakan dengan baik, terstruktur, terorganisir, dan dieksekusi secara sempurna. Tejo Harwanto menyatakan keyakinannya bahwa melalui ketercapaian tersebut, masyarakat akan menjadi pihak yang diuntungkan, sejalan dengan amanat anggaran yang bisa didistribusikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan.
Pentingnya penguatan sinergitas, pemantapan teknologi informasi, strategi media, perkuatan kompetensi SDM, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pendampingan Unit Pelaksana Teknis juga menjadi sorotan dalam pelaksanaan. Di bagian pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, Kakanwil memberikan instruksi untuk melakukan bimbingan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan.
Dalam paparannya, Tejo Harwanto juga menguraikan capaian pelaksanaan anggaran di tahun 2023, capaian kinerja Reformasi Birokrasi, dan Pembangunan Zona Integritas, serta capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi. Menyoroti Pembangunan Zona Integritas, Kakanwil berharap predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Dia menekankan bahwa harapannya adalah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun mendatang, bukan sekadar masalah penghargaan, melainkan juga tentang meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Sebelumnya, para Kepala Divisi yang mendampingi Kakanwil memberikan evaluasi singkat terkait kinerja masing-masing. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai Kemenkumham Jateng, mulai dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat Pelaksana.