Paparan Capaian 2023: Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi di Kemenkumham

SEMARANG - Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, memberikan arahan di Aula Kresna Basudewa untuk menyongsong Tahun Anggaran 2024. Dalam pengarahannya, ia mencatat tiga poin utama sebagai langkah strategis. Pertama, ditekankan perlunya evaluasi yang komprehensif atas capaian Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, pentingnya sosialisasi dan internalisasi hasil Target Kinerja sebagai parameter keberhasilan di tahun mendatang. Ketiga, Tejo mendorong pemetaan dan penyusunan Rencana Strategis serta langkah tindak lanjut dari hasil evaluasi.

Pada tahap pelaksanaan, Kepala Kantor Wilayah menyoroti urgensi percepatan pelaksanaan anggaran dan upaya memperkuat akuntabilitas. Tejo menegaskan bahwa hal ini dapat tercapai dengan menjalankan perjanjian kinerja yang terkorelasi dengan pelaksanaan anggaran secara baik. Ia menekankan perlunya menyusun rencana kegiatan secara sistematis, terstruktur, terorganisir, dan dieksekusi secara sempurna. Dengan keyakinan bahwa kinerja yang optimal akan menguntungkan masyarakat, Tejo mengingatkan bahwa tugas kita adalah mengamanatkan anggaran dan mendistribusikannya kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan.

Baca juga: Solusi Masyarakat Membuat Paspor melalui Kancil Ngapak Purbalingga

Selain itu, dalam aspek penguatan, Kakanwil menitikberatkan pelaksanaan pada sinergitas, memantapkan teknologi informasi, strategi media, perkuatan kompetensi SDM, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pendampingan Unit Pelaksana Teknis. Pada bagian pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, Kepala Kantor Wilayah menginstruksikan untuk melakukan bimbingan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam rangka evaluasi, Tejo juga menguraikan capaian pelaksanaan anggaran di tahun 2023, capaian kinerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, serta capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Menyinggung Pembangunan Zona Integritas, Kakanwil berharap predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat dipertahankan dan ditingkatkan, dengan aspirasi untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun mendatang. Tejo menekankan bahwa hal ini bukan hanya masalah penghargaan, melainkan juga tentang bagaimana meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat.

Baca juga: Meningkatkan sinergitas antar lembaga yang ada di Kabupaten Cilacap antara Imigrasi dan BNN

Sebagai bagian dari pertemuan tersebut, para Kepala Divisi yang mendampingi Kakanwil menyampaikan evaluasi singkat terkait kinerja mereka masing-masing, melibatkan seluruh pegawai Kemenkumham Jateng, mulai dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat Pelaksana.