Penghargaan Terbaik: Kemenkumham Jateng, Pemimpin Reformasi Birokrasi

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menantikan dengan penuh kesabaran untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan usaha keras selama lima tahun membangun Zona Integritas akhirnya membuahkan hasil. Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah, menerima langsung Piagam WBK dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham di Hotel Borobudur Jakarta.

Prestasi ini menjadi bukti konkret bahwa Kemenkumham Jateng berhasil mewujudkan pemerintahan bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima. Selain itu, dalam momen yang sama, Kemenkumham Jateng juga diakui sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham.

Baca juga: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan pemutakhiran data partai politik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Provinsi.

Keberhasilan ini didorong oleh kemampuan Kemenkumham Jateng dalam memotivasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya untuk meraih predikat WBK. Selama Tahun 2023, Kemenkumham Jateng juga dinilai berhasil secara konsisten, cepat, dan akurat dalam memenuhi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, tanpa menyumbang berita negatif atau kasus viral.

Sebanyak 11 UPT di lingkungan Kemenkumham Jateng, termasuk Lapas Kelas IIA Magelang, Lapas Kelas IIB Slawi, dan Rutan Kelas IIB Salatiga, berhasil meraih predikat WBK. Dengan demikian, jumlah UPT Kemenkumham Jateng yang berpredikat WBK menjadi lengkap, setelah sebelumnya 19 UPT memperoleh titel tersebut dan 1 UPT mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca juga: Karutan Balikpapan Agus Salim Ajak Pegawai Bekerja Sesuai SOP dan Disiplin

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Kemenkumham Jateng merupakan perwujudan dari prinsip Good Governance. Sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021, WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, mencapai sebagian besar kriteria perbaikan pada komponen pengungkit, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

Selain itu, predikat WBBM diberikan kepada unit kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan sangat baik. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM menjadi representasi kecil dari implementasi Reformasi Birokrasi di beberapa unit kerja, dengan tujuan membangun program Reformasi Birokrasi yang mendukung budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.

Baca juga: Widya Pratiwi Asmara Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Jateng Lakukan Pengumpulan Data Partai Politik