Perjalanan Gemilang: Kemenkumham Jateng dan 11 UPT Raih Predikat WBK

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berhasil menyelesaikan penantian panjang untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Setelah lima tahun berusaha membangun Zona Integritas, Kemenkumham Jateng akhirnya menerima piagam WBK secara langsung dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada acara Refleksi Akhir Tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta.

Penghargaan ini menjadi bukti kemampuan Kemenkumham Jateng dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima. Secara istimewa, Kemenkumham Jateng juga dinobatkan sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Baca juga: Dikatakan Kepala Kantor Imigrasi Cilacap, dalam pelaksanaan kegiatan sosial donor darah tersebut, harus melalui proses pengecekan kesehatan terlebih dahulu karena tidak semua bisa mendonorkan darahnya, bergantung pada kelayakan atau kondisi fisik kesehatan pendonor.

Prestasi ini dicapai melalui dorongan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya untuk meraih predikat WBK. Kemenkumham Jateng dinilai berhasil secara konsisten, cepat, dan akurat dalam memenuhi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta tidak pernah menjadi sumber berita negatif atau kasus viral sepanjang Tahun 2023.

Sebanyak 11 UPT di lingkungan Kemenkumham Jateng juga meraih predikat WBK, termasuk Lapas Kelas IIA Magelang, Rutan Kelas IIB Salatiga, dan lainnya. Prestasi ini melengkapi jumlah UPT Kemenkumham Jateng yang telah memiliki predikat WBK, sebelumnya terdapat 19 UPT serta 1 UPT dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca juga: Karutan Balikpapan Agus Salim Ajak Pegawai Bekerja Sesuai SOP dan Disiplin

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dianggap sebagai wujud Good Governance, sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021. WBK diberikan kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, sementara WBBM diberikan kepada yang melaksanakan reformasi dengan sangat baik. Proses ini menjadi miniatur penerapan Reformasi Birokrasi dengan tujuan mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.