Torehan Sejarah: Kemenkumham Jateng, Teladan WBK dalam Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berhasil menyelesaikan penantian panjangnya untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Setelah lima tahun upaya keras dalam membangun Zona Integritas, Kemenkumham Jateng akhirnya memperoleh penghargaan prestisius tersebut. Piagam WBK diterima oleh Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham di Hotel Borobudur Jakarta.

Penghargaan ini menunjukkan keberhasilan Kemenkumham Jateng dalam menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima. Selain meraih WBK, Kemenkumham Jateng juga dinobatkan sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Prestasi ini didukung oleh pencapaian 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berhasil meraih predikat WBK, termasuk Lapas Kelas IIA Magelang, Lapas Kelas IIB Slawi, dan lainnya.

Baca juga: Yoga Ananto Putra mengungkapkan bahwa kegiatan Eazy Passport ini diharapkan bisa memudahkan pemohon paspor di Kantor Imigrasi Cilacap terutama bagi pemohon yang tempat tinggalnya jauh dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Cilacap.

Pencapaian tersebut melengkapi jumlah UPT Kemenkumham Jateng yang telah berpredikat WBK, dengan 19 UPT sebelumnya dan 1 UPT berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas menuju WBK menjadi implementasi nyata dari Reformasi Birokrasi, yang diakui melalui Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021. WBK dan WBBM menjadi predikat untuk unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi baik dan sangat baik, mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.