Kisah Sukses: Kemenkumham Jateng, Pionir Reformasi Birokrasi dengan WBK

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berhasil mengakhiri penantian panjangnya dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah lima tahun berupaya keras membangun Zona Integritas, Kemenkumham Jateng akhirnya menerima penghargaan prestisius ini dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham di Hotel Borobudur Jakarta. Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, menerima piagam WBK langsung dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada Kamis (14/12).

Penghargaan ini menjadi bukti konkret bahwa Kemenkumham Jateng berhasil menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang optimal. Pada saat yang sama, Kemenkumham Jateng juga dinobatkan sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Baca juga: Meningkatkan sinergitas antar lembaga yang ada di Kabupaten Cilacap antara Imigrasi dan BNN

Prestasi tersebut hasil dari dorongan efektif terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan 11 UPT di lingkungan Kemenkumham Jateng meraih predikat WBK. Kemenkumham Jateng dinilai konsisten, cepat, dan akurat dalam memenuhi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta menjaga reputasi positif sepanjang Tahun 2023.

Raihan ini melengkapi total 19 UPT Kemenkumham Jateng yang telah meraih predikat WBK, serta 1 UPT dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Perlu dicatat, pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah upaya nyata menuju Good Governance, sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021. WBK diberikan kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, mencapai standar proses perbaikan, dan menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang optimal.

Baca juga: Dikatakan Kepala Kantor Imigrasi Cilacap, dalam pelaksanaan kegiatan sosial donor darah tersebut, harus melalui proses pengecekan kesehatan terlebih dahulu karena tidak semua bisa mendonorkan darahnya, bergantung pada kelayakan atau kondisi fisik kesehatan pendonor.

Sebagai tambahan, WBBM diberikan kepada unit kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan sangat baik. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM diimplementasikan sebagai miniatur penerapan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan membangun budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.