Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik: Kemenkumham Sabet Kategori B dan Menduduki Peringkat 10

JAKARTA - Di penghujung tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sekali lagi meraih prestasi membanggakan dengan penghargaan dari Ombudsman RI atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hantor Situmorang, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama menerima penghargaan tersebut atas nama Kementerian Hukum dan HAM.

Kemenkumham berhasil mencapai Kategori B (kualitas tinggi) dengan nilai 83, 81, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 79, 91. Mereka menduduki peringkat 10 di antara Kementerian lainnya.

Baca juga: Dikatakan Kepala Kantor Imigrasi Cilacap, dalam pelaksanaan kegiatan sosial donor darah tersebut, harus melalui proses pengecekan kesehatan terlebih dahulu karena tidak semua bisa mendonorkan darahnya, bergantung pada kelayakan atau kondisi fisik kesehatan pendonor.

Ombudsman menyatakan bahwa penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik telah berlangsung selama 10 tahun, dimulai pada tahun 2013. Penilaian kali ini dilakukan dari Juni hingga Oktober 2023 terhadap pejabat dan unit pelayanan di Kemenkumham, termasuk unit pelayanan di berbagai direktorat.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menekankan bahwa penilaian kepatuhan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian tersebut tidak hanya sebagai pengawasan eksternal tetapi juga sebagai tolok ukur untuk evaluasi dan penguatan pengawasan internal.

Baca juga: Kunjungan Kerja BNN ke Imigrasi Cilacap : berharap agar Hubungan antara Kedua Instansi ini dapat terus berjalan dengan baik dan semakin solid dalam hal penegakkan hukum khususnya di Wilayah Kabupaten Cilacap.

Mahfud juga mengajak semua instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mematuhi saran dari Ombudsman RI sebagai langkah menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Penilaian mencakup berbagai dimensi, variabel, dan indikator yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang terkait dengan penyelenggaraan layanan publik. Ini mencakup input, proses, output, dan pengelolaan pengaduan sebagai aspek-aspek penilaian.

Baca juga: kunjungan BNN yang diterima hari ini bertujuan meningkatkan sinergitas antar lembaga yang ada di Kabupaten Cilacap.