JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menanti selama waktu yang panjang untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah lima tahun usaha keras membangun Zona Integritas, Kemenkumham Jateng akhirnya meraih penghargaan tersebut. Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, menerima piagam WBK secara langsung dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham di Hotel Borobudur Jakarta.
Penghargaan ini menunjukkan bahwa Kemenkumham Jateng berhasil mewujudkan pemerintahan bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima. Selain menjadi Kantor Wilayah Terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, prestasi ini diperoleh melalui dorongan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya untuk meraih predikat WBK. Evaluasi positif juga diberikan karena Kemenkumham Jateng berhasil secara konsisten, cepat, dan akurat memenuhi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta tidak menyumbang berita negatif atau kasus viral sepanjang Tahun 2023.
Sebanyak 11 UPT di lingkungan Kemenkumham Jateng, termasuk Lapas Kelas IIA Magelang, Lapas Kelas IIB Slawi, dan Rutan Kelas IIB Salatiga, juga meraih predikat WBK. Raihan ini melengkapi jumlah UPT yang sudah memiliki predikat WBK sebelumnya, mencapai 19 UPT, dan 1 UPT dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK sebagai manifestasi Good Governance diimplementasikan dengan baik sesuai Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021. WBK diberikan kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, mencapai sebagian besar kriteria perbaikan, dan mewujudkan pemerintahan bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang prima. Sedangkan, predikat WBBM diberikan kepada unit kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan sangat baik. Upaya pembangunan ZI menuju WBK-WBBM bertujuan memperkenalkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.